post

OBITUARI: Kusuma Diwyanto, Profesor Riset dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak)

Almarhum Prof.Riset Kusumo Dwiyanto aslinya adalah seorang peneliti yg handal dibidang peternakan. Dalam perjalanan karier beliau pernah jadi Ka Balitnak dan Ka Puslitbangnak. Beberapa kali dia dipercaya sebagai Plh.Badan Litbang. Dalam puncak karir strukturalnya beliau pernah menjabat Direktur Perbibitan Ditjen Peternakan saat thn 2003 walau hanya singkat saja.
Sifatnya yg kukuh dan tegas tapi dilandasi pemikiran ilmiah menyebabkan dia dianggap sebagai narasumber sampai akhir hayatnya. Ini ditunjukkan dirinya walau selang-selang nafas pengobatan di atas kursi roda dan dalam keadaan sakit, almarhum memaksakan diri berorasi pd sidang purna bakti seorang Guru Besar Riset di Indonesia.
Walau tidak diliput oleh mass media utama, kejadian langka ini mungkin baru pertama terjadi di Indonesia atau paling tidak di dunia peternakan dan keswan. Sosok ilmuwan sejati dia tampilkan sampai akhir hayat.
Saya beberapa kali sempat bersama almarhum sama-sama menjadi narasumber pada program swasembada daging sapi tahun 2005-2013. Kesan saya, almarhum adalah seorang yang selalu mencari landasan ilmiah dan data yg  akurat dalam pemikirannya. Maklumlah dia peneliti yg sempat jadi birokrat. Bagi anak buahnya, teman kerja, atau atasannya wafatnya beliau seolah kehilangan tokoh panutan yg punya integritas tinggi.
Penelitian peternakan kehilangan putra terbaiknya. Tidak ada lagi seorang Kusumo menulis hasil penelitian yang terserak diberbagai media. Dia telah menjelma menjadi _kusuma penelitian_ yang abadi disisi-Nya. Innalillahi wainnalilahi rojiun.
Sumber tulisan: chairul arifin, melalui group w.a.
catatan:
Kusuma Diwyanto (64 th) meninggal dunia pada jum’at 28 oktober 2016 pukul 23.26 WIB.
Jenazah disemayamkan di rumah duka :
Komp. BPT D6/42
Jl. Raya Pajajaran  Bogor
Dimakamkan pada Sabtu 29 oktober 2016
Di TPU Sleman, Yogyakarta
post

Ichwan Adji Terpilih Jadi Ketua ISPI Lampung Periode 2016-2020

Ichwan Adji Wibowo terpilih menjadi ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Lampung 2016-2020 dalam musyawarah daerah VIII ISPI Cabang Lampung di Aula Fakultas Pertanian Unila, Jumat (5/8/2016). PNS Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Bandar Lampung, memastikan siap mengemban jabatan dalam memajukan peternakan Sai Bumi Ruwa Jurai.
 
“ISPI sebagai rumah besar yang menggembirakan dalam kebersamaan. Sekaligus memberi manfaat dalam kiprah dan pengabdian,” ucap Ichwan dalam sambutannya seusai terpilih, Jumat (5/8/2016). Dia mengajak semua sarjana peternakan Lampung bersatu membangun ISPI setempat. Dia juga berharap pengurus ISPI 2004-2008 tetap mendukung organisasi tersebut. 
 
“Kami mohon Pak Didiek (Didiek Purwanto, Ketua ISPI Lampung 2004-2008) bisa tetap di ISPI Lampung dan membesarkan ISPI,” imbuhnya.
Seperti diketahui, dalam musda tersebut pemilik suara mengusulkan beberapa nama, di antaranya Dessy Desmaniar Romas (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung), Syahrio Tantalo (dosen Jurusan Peternakan Unila), Gunawan Hadi Prabowo, Ucu Samsuri, dan Aris Susanto. 
 
Ichwan memperoleh 111 suara, Dessy Romas 23, dan Syahrio 10 suara. Dessy dan Syahrio menolak maju ke pemilihan berikutnya dan mendukung Ichwan menjadi ketua terpilih. 
sumber: Lampung Post

PPSKI Serukan untuk Menunda Pemasukan Daging India atau Negara Manapun yang Belum Bebas PMK, Hingga Ada Keputusan dari Mahkamah Konstitusi

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi (atau kerbau?) dari India sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Ini berarti pada bulan Mei 2016 daging dari India ataupun negera negara yang statusnya belum bebas Penyakit Hewan Menular Utama khususnya Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) segera membanjiri pasar daging di tanah air.

Pemerintah berkilah bahwa kebijakan yang ditunjang  dalam  Paket  Kebijakan Ekonomi Jilid IX dan PP no. 4/2016  sebagai upaya untuk menekan harga daging sapi dalam negeri yang dianggap terlalu tinggi. Pemerintah menginginkan harga daging sapi murah dan membandingkan dengan harga daging di Malaysia yang mengkonsumsi daging India dengan harga sekitar separo dari harga  daging sapi di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (DPP PPSKI) Teguh Boediyana dalam siaran persnya mengatakan, kebijakan Pemerintah untuk membuka keran impor daging dari India dan negara lain yang belum bebas penyakit PMK  benar-benar melukai hati peternak sapi rakyat.

Harga ayang tinggi saat ini tidak lepas dari kesalahan Pemerintah di era SBY karena gagal mewujudkan Program Swasembada Daging  Sapi 2010 dan Program Swasembada Daging Sapi 2014. Program yang menurut KPK telah menghabiskan  APBN sekitar Rp. 18 Triliun itu telah gagal total.

Di tahun 2014 impor daging sapi di Indonesia  ternyata masih sekitar 45 % dari kebutuhan nasional.  Tidak kurang dari sekuitar 800 ribu ekor sapi bakalan  dan 100 ribu ton daging beku harus diimpor di tahun 2014.  Kegagalan program swasembada daging ini tampaknya ditutup tutupi oleh Menteri Pertanian di era Kabinet Kerja Presiden Jokowi dengan berbagai kebijakan yang semakin membuat harga daging tidak jelas.

Implikasinya adalah antara lain tingginya angka pemotongan sapi betina produktif  yang secara Undang-undang dilarang. Kebijakan mengimpor daging sapi dari India dan negara lain yang belum bebas PMK juga jelas-jelas pula kontradiktif dengan janji  Menteri Pertanian Amran  yang sanggup akan swasembada  daging sapi di tahun 2017.

Dinilai bahwa kebijakan Pemerintaha membuka pintu impor daging  dari negara yang belum bebas PMK  adalah sangat tidak bijak dan sangat terburu-buru.  Mengapa?

Pertama, Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan  masuknya PMK  yang sangat berbahaya bagi ternak berkuku genap sepeti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.  Pengalaman Inggris ketika terjadi outbreak PMK  di tahun 2001 harus memusnahkan sekitar 600 ribu ekor sapi dan sempat juga ekor domba dan ternak berkuku genap lainnya.  Negara-negara yang belum bebas PMK juga harus mengeluarkan anggaran yang tidak kecil untuk melakukan vaksinasi ternak mereka.

Kedua, kebijakan harga daging akana memukul harga sapi yang telah terbentuk sekarang ini. Sapi lokal di Jawa  harga di pasar Rp. 45 ribu/kilogram berat hidup. Kalau menjadi daging maka aharga  tidak bisa kurang dari  Rp. 100 ribu/kg.  Di Nusa Tenggara Timur  harga sapi sekitar Rp. 35 ribu/kg dan harga adaging sekitar Rp. 95 ribu/kg.

Siapa yang akan menanggung kerugian peternak rakyat kalau Pemerintah memasukkan daging dengan harga  sekitar Rp. 60 ribu/kg?  Terdapat sekitar 5,4 juta rumah tangga peternak rakyat yang hidupnya bergantung sebagian hidupnya dari sapi yang mereka pelihara.

Ketiga, pada saat ini  Pasal  dalam UU No. 41/2914 yang membuka peluang masuknya daging sapi dari negara yang tidak bebas PMK masih dalam proses Uji Materi di Mahkamah Konstitusi.  Sidang tanggal 27 April mendatang agenda adalah mendengarkan penjelasan dari DPR-RI dan saksi ahli dari Pemerintah.

Terkait dengan keputusan Pemerintah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Peternak sapi dan Kerbau Indonesia (DPP PPSKI) menyerukan kepada Pemerintah untuk  menunda rencana pemasukan daging India atau negara manapun yang belum bebas PMK sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

MENAKAR SWASEMBADA DAGING SAPI

Bambang Suwignyo, Ph.D

Swasembada daging sapi pernah ditargetkan pada tahun 2010 dan kemudian di revisi menjadi 2014. Kebutuhan daging sapi dapat diprediksi dari angka konsumsi daging sapi nasional yaitu sebesar 2,38 kg/kap/th (BPS, 2013), dimana angka tersebut merupakan 21,27% dari total konsumsi daging nasional. Jika penduduk diasumsikan sejumlah 240 juta jiwa, maka diperlukan daging yang berasal dari sapi sejumlah 571,2 ribu ton/th (angka MBR 4:1 dan karkas 50%). Jika dalam bentuk ternak hidup maka setara dengan ternak sapi 4,76 juta ekor/ th (asumsi berat hidup 300 kg).
Definisi swasembada ketika dapat memenuhi 90% kebutuhan. Oleh karena itu Indonesia mestinya menyediakan sapi-kerbau untuk dipotong sejumlah 4,28 juta ekor. Jika dibandingkan dengan jumlah sapi-kerbau Indonesia saat ini (angka pembulatan 14 juta ekor), maka 4,28 juta adalah 31% dari total populasi yang ada. Jika dipaksakan dipenuhi 90% kebutuhan daging sapi-kerbau dari dalam negeri (jika trend pertumbuhan ternak tidak berubah) maka sapi-kerbau Indonesia akan habis dalam waktu 5 tahun (pertumbuhan sapi potong 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th). Sebenarnya penurunan populasi sudah terjadi sejak diturunkannya jumlah impor dari 102,4 ribu ton (2011) menjadi 80 ribu ton (2013). Populasi sapi-kerbau nasional turun 19,5% yaitu tinggal 13,7 juta (2013) dari semula 16,49 juta (2011). Penurunan merata di seluruh Indonesia termasuk daerah gudang sapi. Jawa Timur turun 26,16%, Jawa Tengah 24,87%, Nusa Tenggara 15%, Bali 28,29%, NTB 14,73%, NTT 14,82%, Sulawesi Selatan
4,71%, Kulon Progo turun 36%. Untuk berswasembada ada beberapa pemikiran langkah strategis yang dapat ditempuh.
Langkah pertama memberikan kepastian regulasi dan kebijakan untuk mendukung dan melindungi cita-cita berswasembada. Oleh karena itu pogram ini tidak berlebihan jika langsung dibawah kendali presiden atau minimal dibawah menteri koordinator perekonomian. Cita-cita ini memerlukan konsistensi, kejelasan tahapan dan pasti multisektor-multiyears. Satu-satunya jalan untuk berswasembada secara berdaulat adalah melalui PENINGKATKAN POPULASI SAPI-KERBAU. Jika mempertimbangkan kebutuhan dan pertumbuhan populasi saat ini, maka jumlah ideal sapi-kerbau Indonesia mestinya diatas 61 juta ekor. Oleh karena itu jika memang swasembada daging sapi adalah cita-cita maka perlu dilakukan langkah-langkah secara jelas, tegas, dan bersungguh-sungguh.
Langkah kedua adalah mendatangkan (impor) bibit indukan dan pengamanan sapi betina produktif. Pengamanan sapi betina produktif bermakna bahwa setiap ada sapi betina produktif yang akan dipotong maka dibeli oleh pemerintah. Pemotongan betina produktif nasional antara 150 – 200 ribu ekor/ th. Sapi betina yang telah dibeli oleh pemerintah dapat dikelola sendiri oleh pemerintah, dapat djuga diserahkan kepada petani. Fakta menunjukkan bahwa stok sapi terbesar berada di petani (98%) bukan di perusahaan peternakan. Jumlah petani Indonesia adalah 28 juta rumah tangga pertani (RTP), dimana 11,1 juta RTP tidak memiliki lahan (Harian Analisa, 2012). Sapi-kerbau sejumlah 62 juta ekor dapat dipercayakan kepada 16,9 juta RTP berlahan, atau kepada 6,5 juta RTP eksisting. Skenario kedua adalah dengan memanfaatkan lahan negara. Perlu didorong pola integrasi sapi dengan sektor yang memungkinkan memiliki potensi untuk ditempatkan sapi. Alternatifnya adalah BUMN atau lahan
dibawah tegakan hutan, pemeliharaan ternak dengan integrasi (sapi-sawit, sapi-tebu, sapi kakao, sapi-hutan dll). Lahan sawit Indonesia hampir 10 juta ha, jika ada 1 ekor sapi setiap hektarnya maka lahan sawit dapat menampung 10 juta ekor sapi. Hutan Indonesia +140 juta ha, tinggal goodwill saja.
Langkah ketiga adalah penguatan petani. Mekanisme insentif dan kebijakan khusus untuk akses modal kepada peternak. Visibilitas usaha baik berdasarkan skill, skala usaha maupun potensi lain melalui optimalisasi peran penyuluh. Ada 47.955 penyuluh pertanian (27.476 penyuluh PNS dan 20.479 Tenaga Harian Lepas/Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian). Untuk mendapatkan komposisi ideal satu desa satu penyuluh maka perlu peningkatan jumlah penyuluh untuk ditempatkan di 75.224 desa/kelurahan agar sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Semua tahapan diatas perlu regulasi dan kebijakan yang pasti agar semangat “resonansi swasembada” di semua sektor terdengar sama.

Bambang Suwignyo, Ph.D, Dosen Fakultas Peternakan UGM, Manajer Perencanaan dan Pengembangan LPPM UGM 2010-2102, dan Wk. MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 10 Februari 2015