post

Ichwan Adji Terpilih Jadi Ketua ISPI Lampung Periode 2016-2020

Ichwan Adji Wibowo terpilih menjadi ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Lampung 2016-2020 dalam musyawarah daerah VIII ISPI Cabang Lampung di Aula Fakultas Pertanian Unila, Jumat (5/8/2016). PNS Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Bandar Lampung, memastikan siap mengemban jabatan dalam memajukan peternakan Sai Bumi Ruwa Jurai.
 
“ISPI sebagai rumah besar yang menggembirakan dalam kebersamaan. Sekaligus memberi manfaat dalam kiprah dan pengabdian,” ucap Ichwan dalam sambutannya seusai terpilih, Jumat (5/8/2016). Dia mengajak semua sarjana peternakan Lampung bersatu membangun ISPI setempat. Dia juga berharap pengurus ISPI 2004-2008 tetap mendukung organisasi tersebut. 
 
“Kami mohon Pak Didiek (Didiek Purwanto, Ketua ISPI Lampung 2004-2008) bisa tetap di ISPI Lampung dan membesarkan ISPI,” imbuhnya.
Seperti diketahui, dalam musda tersebut pemilik suara mengusulkan beberapa nama, di antaranya Dessy Desmaniar Romas (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung), Syahrio Tantalo (dosen Jurusan Peternakan Unila), Gunawan Hadi Prabowo, Ucu Samsuri, dan Aris Susanto. 
 
Ichwan memperoleh 111 suara, Dessy Romas 23, dan Syahrio 10 suara. Dessy dan Syahrio menolak maju ke pemilihan berikutnya dan mendukung Ichwan menjadi ketua terpilih. 
sumber: Lampung Post
post

Materi SEMINAR ISPI Dunia Industri Peternakan: Dulu, Kini dan Esok

Materi 1 :

You reached the view limit for this month.
Please get the advanced iframe pro version.
Go to the administration for details.

Materi 2 :

You reached the view limit for this month.
Please get the advanced iframe pro version.
Go to the administration for details.

Materi 3 :

You reached the view limit for this month.
Please get the advanced iframe pro version.
Go to the administration for details.

Materi 4 :

You reached the view limit for this month.
Please get the advanced iframe pro version.
Go to the administration for details.

Materi 5 :

You reached the view limit for this month.
Please get the advanced iframe pro version.
Go to the administration for details.

Audiensi ISPI-Menteri Sekretaris Negara: Wujudkan Pangan untuk Rakyat dengan Harga Terjangkau namun Tetap Berkualitas

WhatsApp-Image-20160623 c54f3b56-3a85-4cc5-b1b1-f32c6321155e

Kondisi peternakan tanah air yang dinilai sedang bergejolak, membuat Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) merasaprehatin dan tergerak untuk dapat memberikan masukan kepada Pemerintah. Atas hal itu, pada 23 Juni 2016 lalu, rombongan ISPI yang dipimpin oleh Ketua Umum ISPI Prof. Ali Agus mengadakan audiensi dengan Menteri SekretarisNegara (Mensesneg) Prof Pratikno di Kantornya.

Dalam dialog tersebut, Ali Agus mengatakan bahwa slah satu program kerja PB ISPI  antara lain adalah advokasi kebijakan bidang peternakan, sehingga pertemuan tersebut diharapkan dapat menjembatani para pelaku peternakan dengan Pemerintah. Pengurus ISPI Rohadi Tawaf mengatakan, kondisi tata niaga daging sapi saat ini dan keberadaan daging sapi impormembuat kerugian bagi semua pihak, terutama peternak sapi lokal.

“Kebijakan pemerintah yang ingin menekan harga daging sapi hingga Rp.80.000/kg dan hanya bisa dilakukan dengan impor, maka yang paling diuntungkan ialah para free rider dan para importir daging sapi. Memang kita memahami betul bahwa salah satuTugas Pemerintah ialah menyetabilkan ketersediaan supply-demand daging sapi, dan saat ini kebijakan impor daging untuk memenuhi kebutuhan,” kata Rohadi.

Lebih lanjut Rohadi menjelaskan, daging yang dijual saat ini dengan harga Rp.80.000 per kg merupakan daging CL (chemical lean) yang seharusnya dibanderol harga Rp.60.000. Dengan kondisi seperti itu, yang diuntungkan sekali lagi justru para importir daging.

Pengurus ISPI Joko susilo menambahkan, kondisi perunggasan berbanding terbalik dengan kondisi di sapi. Industri perunggasan mengalami over supply atau pasokan berlebih, sehingga menyebabkan kerugian bagi peternak yang berimbas terhadap jumlah peternak. “Saat ini jumlah peternak rakyat tinggal hanya 15% dibanding jumlah integrator,” kataJoko.

Oleh karenanya, kami para peternak ayam mengharapkan adanya segmentasi pasar yang belum pernah diatur. Harapannya, para integrator dapat diarahkan untuk melakukan ekspor, bukan malah sama-sama menjual produknya di pasar tradisional. “Kalau sama menyasar pasar tradisional, peternak rakyat yang akan habis,”kata Joko.

Ketua Umum ISPI menambahkan, dengan pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah untuk dapat menyediakan pangan kepada masyarakat yang terjangkau (murah) dan tentunya berkualitas. “Bukan hanya sekadar murah, namun juga harus berkualitas pula,” tegas Prof Ali Agus yang juga Dekan Fakultas Peternakan UGM.

SEMINAR ISPI | Dunia Industri Peternakan: Dulu, Kini dan Esok

seminar ispi juli_panjang_REV

Jakarta, 28 Juli  2016

TEMA-TEMA
– Regulasi pemerintah dalam mengiringi pembangunan peternakan
– Analisa mengenai perkembangan pembangunan peternakan Indonesia
– Tantangan & Prospek Peternakan Sapi
– Tantangan dan Prospek Peternakan Kambing dan Domba
– Tantangan dan Prospek Peternakan Unggas
– Tantangan & Prospek Penjualan Produk Hasil Peternakan

NARASUMBER
– Ditjen Peternakan & KH
– Ditjen Peternakan Era 1988-1996 (Drh Soehadji)
– PPSKI (Teguh Budiyana)
– HPDKI (Yudi Guntara Noor)
– GOPAN (Hery Dermawan)
– Pelaku Bisnis Impor & Ekspor, PT Dua Putra Perkasa (Suhardjito)

TIKET
– Umum           : Rp 500.000/peserta
– Anggota ISPI   : Gratis (maksimal 2 orang dari tiap cabang ISPI daerah)
Form Peserta Seminar ISPI, 28 Juli 2016 >> Klik disini untuk download

TEMPAT
Seminar ISPI ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan pameran Indolivestock pada hari ke-2, yakni  Kamis, 28 Juli 2016
Ruang Merak 2, Lower Lobby, Jakarta Int’l Convention Center, Senayan Jakarta

KONTAK PANITIA
Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI)
Jl. Fauna 3, Kampus UGM, Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia.
Telp. +62-274-513363/560868  Faks. +62-274-521578.  E-mail: seminar@pb-ispi.org
CP: Aulia (081325724292), Salim (HP 081218788774), And4ng (08I6182805)

PPSKI Serukan untuk Menunda Pemasukan Daging India atau Negara Manapun yang Belum Bebas PMK, Hingga Ada Keputusan dari Mahkamah Konstitusi

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi (atau kerbau?) dari India sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Ini berarti pada bulan Mei 2016 daging dari India ataupun negera negara yang statusnya belum bebas Penyakit Hewan Menular Utama khususnya Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) segera membanjiri pasar daging di tanah air.

Pemerintah berkilah bahwa kebijakan yang ditunjang  dalam  Paket  Kebijakan Ekonomi Jilid IX dan PP no. 4/2016  sebagai upaya untuk menekan harga daging sapi dalam negeri yang dianggap terlalu tinggi. Pemerintah menginginkan harga daging sapi murah dan membandingkan dengan harga daging di Malaysia yang mengkonsumsi daging India dengan harga sekitar separo dari harga  daging sapi di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (DPP PPSKI) Teguh Boediyana dalam siaran persnya mengatakan, kebijakan Pemerintah untuk membuka keran impor daging dari India dan negara lain yang belum bebas penyakit PMK  benar-benar melukai hati peternak sapi rakyat.

Harga ayang tinggi saat ini tidak lepas dari kesalahan Pemerintah di era SBY karena gagal mewujudkan Program Swasembada Daging  Sapi 2010 dan Program Swasembada Daging Sapi 2014. Program yang menurut KPK telah menghabiskan  APBN sekitar Rp. 18 Triliun itu telah gagal total.

Di tahun 2014 impor daging sapi di Indonesia  ternyata masih sekitar 45 % dari kebutuhan nasional.  Tidak kurang dari sekuitar 800 ribu ekor sapi bakalan  dan 100 ribu ton daging beku harus diimpor di tahun 2014.  Kegagalan program swasembada daging ini tampaknya ditutup tutupi oleh Menteri Pertanian di era Kabinet Kerja Presiden Jokowi dengan berbagai kebijakan yang semakin membuat harga daging tidak jelas.

Implikasinya adalah antara lain tingginya angka pemotongan sapi betina produktif  yang secara Undang-undang dilarang. Kebijakan mengimpor daging sapi dari India dan negara lain yang belum bebas PMK juga jelas-jelas pula kontradiktif dengan janji  Menteri Pertanian Amran  yang sanggup akan swasembada  daging sapi di tahun 2017.

Dinilai bahwa kebijakan Pemerintaha membuka pintu impor daging  dari negara yang belum bebas PMK  adalah sangat tidak bijak dan sangat terburu-buru.  Mengapa?

Pertama, Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan  masuknya PMK  yang sangat berbahaya bagi ternak berkuku genap sepeti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.  Pengalaman Inggris ketika terjadi outbreak PMK  di tahun 2001 harus memusnahkan sekitar 600 ribu ekor sapi dan sempat juga ekor domba dan ternak berkuku genap lainnya.  Negara-negara yang belum bebas PMK juga harus mengeluarkan anggaran yang tidak kecil untuk melakukan vaksinasi ternak mereka.

Kedua, kebijakan harga daging akana memukul harga sapi yang telah terbentuk sekarang ini. Sapi lokal di Jawa  harga di pasar Rp. 45 ribu/kilogram berat hidup. Kalau menjadi daging maka aharga  tidak bisa kurang dari  Rp. 100 ribu/kg.  Di Nusa Tenggara Timur  harga sapi sekitar Rp. 35 ribu/kg dan harga adaging sekitar Rp. 95 ribu/kg.

Siapa yang akan menanggung kerugian peternak rakyat kalau Pemerintah memasukkan daging dengan harga  sekitar Rp. 60 ribu/kg?  Terdapat sekitar 5,4 juta rumah tangga peternak rakyat yang hidupnya bergantung sebagian hidupnya dari sapi yang mereka pelihara.

Ketiga, pada saat ini  Pasal  dalam UU No. 41/2914 yang membuka peluang masuknya daging sapi dari negara yang tidak bebas PMK masih dalam proses Uji Materi di Mahkamah Konstitusi.  Sidang tanggal 27 April mendatang agenda adalah mendengarkan penjelasan dari DPR-RI dan saksi ahli dari Pemerintah.

Terkait dengan keputusan Pemerintah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Peternak sapi dan Kerbau Indonesia (DPP PPSKI) menyerukan kepada Pemerintah untuk  menunda rencana pemasukan daging India atau negara manapun yang belum bebas PMK sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.